Saturday, January 11, 2020

Inilah Jenis Pajak Yang Dibebankan Oleh Perusahaan

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang mendukung kegiatan infrastruktur, pendidikan, dan penganggaran untuk kebutuhan negara. Pajak itu sendiri adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh individu dan badan usaha yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung pada saat itu. Jumlah pajak yang perlu ditanggung oleh perorangan dan badan usaha bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan objek pajak.
Satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat menggunakan tarif pajak yang sama atau berbeda tergantung pada jenis transaksi dan sektor bisnis perusahaan. Ayo, kenali jenis-jenis pajak yang umumnya dimiliki oleh perusahaan berikut ini!

1. Pajak Pertambahan Nilai
Pajak pertambahan nilai sering disebut sebagai PPN. Tarif pajak pertambahan nilai ini adalah 10% untuk perdagangan dalam negeri dan impor barang. Untuk barang kena pajak yang diekspor, tarif pajak hanya dikenakan 0% untuk meningkatkan penjualan asing.

Pajak pertambahan nilai juga dikenal sebagai pajak input dan pajak keluaran. Pajak input adalah pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang atau jasa kena pajak, impor barang saat membeli barang atau jasa kena pajak dan pemanfaatan barang dan jasa tidak berwujud di luar wilayah pabean.

Pajak keluaran dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak hutang yang harus dikumpulkan oleh pengusaha kena pajak ketika mengirimkan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang atau jasa yang dikenakan pajak baik berwujud maupun tidak berwujud. Pajak keluaran ini akan dikreditkan dengan tenggat waktu 3 bulan setelah periode pajak berakhir.

2. PPh 21
Selain itu, ada juga jenis pajak penghasilan untuk gaji, honor, tunjangan dan pembayaran untuk pekerjaan dan layanan yang diterima oleh pembayar pajak setiap bulan. Perusahaan akan memotong pendapatan karyawan secara langsung untuk disetor ke pemerintah. Penghasilan dari PPh 21 adalah mereka yang berpenghasilan lebih dari Rp. 4.500.000 per bulan.

3. PPh Ps 4 ayat (2)
Bagi Anda yang memiliki bisnis dengan sirkulasi kotor kurang dari sama dengan Rp. 4.800.000.000 setahun, Anda akan dikenakan pajak penghasilan final UMKM, yang tarifnya hanya sekitar 0,5% dari jumlah sirkulasi kotor yang dimiliki. Tarif PPh final UMKM dibebankan pada 1% tetapi setelah PP 23/2018 diturunkan, tarif dikurangi menjadi 0,5%.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Ps 23 juga dikenakan pada wajib pajak yang memiliki transaksi dua pihak seperti sewa, transfer gedung, penggunaan aset, hadiah dan layanan. Tingkat yang digunakan untuk Ps 23 PPh itu sendiri adalah 15% dan 2%. Tingkat 15% adalah untuk hadiah dan penghargaan serta dividen bebas didistribusikan kepada individu. Tingkat 2% itu sendiri adalah untuk sewa, kompensasi untuk manajemen, teknik, jasa konstruksi dan konsultan. Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong hingga 100% lebih tinggi dari tarif PPh Ps 23 yang ditentukan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak penghasilan pasal 25 adalah jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan SPT tahunan atas pajak penghasilan yang mencakup pajak luar negeri yang dibayar dan terhutang yang dapat dikreditkan. Keberadaan wajib pajak PP 25 Ps ini akan lebih mudah untuk melunasi pajak yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Selain jenis pajak di atas, masih ada beberapa jenis pajak lain yang ditujukan untuk transaksi tertentu. Jika Anda terlambat membayar jenis pajak di atas, tentu saja Anda dapat didenda dan menambah jumlah pajak Anda untuk periode ini. Jadi, jangan lupa untuk memeriksa tunggakan yang mungkin Anda miliki di kantor pra-layanan sebelum didenda ya?