Sunday, April 12, 2020

Apakah Ada Rumah Yang Bebas Pajak?

Kebutuhan rumah semakin tinggi, terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sayangnya, harga rumah semakin tinggi setiap tahun sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli rumah. Melihat situasinya, pemerintah mengeluarkan program KPR bersubsidi untuk membebaskan orang-orang kelas menengah ke bawah agar dapat memiliki tempat tinggal dengan gaji karyawan.
Meskipun sudah ada hipotek biaya bersubsidi untuk membeli rumah tidak hanya berfokus pada biaya penjualan rumah itu sendiri, tetapi juga biaya tambahan. Satu biaya tambahan rumah yang cukup memberatkan adalah pajak pertambahan nilai.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penjualan dan pembelian barang. PPN dikenakan tidak hanya pada produk yang diperdagangkan di dalam negeri tetapi juga barang impor dan barang ekspor. Jumlah PPN untuk barang ekspor adalah 0% untuk memotivasi pengusaha untuk mengekspor lebih dari impor. PPN untuk produk yang dimaksudkan untuk diperdagangkan di dalam negeri adalah 10%.

Tarif PPN ini juga berlaku untuk produk properti, terutama tempat tinggal. Harga properti sendiri umumnya di atas ratusan juta sehingga jumlah PPN yang ditanggung pembeli bisa mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta tergantung pada harga jual objek pajak.

2. Rumah Bebas Pajak
Untuk meningkatkan kepemilikan rumah, terutama untuk pekerja, pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.03 / 2019 sekarang ada beberapa rumah yang dibebaskan dari PPN mulai tahun ini. Peraturan ini telah diresmikan sejak 20 Mei 2019 lalu. Rumah bebas pajak ini diperuntukkan bagi orang-orang kelas menengah dan bawah yang masih memiliki penghasilan minimal, sehingga sulit untuk memiliki rumah.

3. Kriteria Rumah Bebas Pajak
Kriteria rumah bebas pajak dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu di 5 zona. Zone 1 adalah rumah yang terletak di Jawa, kecuali di wilayah Jabodetabek. Sumatera kecuali di Kepulauan Riau, Mentawai dan Bangka Belitung. Rumah di zona 1 tidak boleh melebihi Rp.150.000.000. Zone 2 adalah rumah yang berlokasi di Kalimantan kecuali daerah Murung Raya dan Mahakam Ulu dengan nilai jual yang tidak melebihi harga Rp. 164.000.000.

Zone 3 adalah perumahan yang berlokasi di Sulawesi, Riau, Mentawai dan Bangka Belitung di mana harga jualnya tidak boleh lebih dari Rp.156.000.000. Zone 4 adalah perumahan di Jabodetabek, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Murung Raya, Mahakam Ulu, yang harganya mungkin tidak lebih dari Rp. 168.000.000. Zone 5 adalah perumahan yang berlokasi di Papua dan Papua Barat yang harganya tidak melebihi Rp. 219.000.000.

Selain itu, rumah bebas pajak juga memiliki beberapa ketentuan seperti berikut ini :
  1. Luas tanah tidak lebih dari 36 meter untuk rumah yang sangat sederhana dan tidak melebihi 60 meter untuk rumah yang sederhana.
  2. Rumah ini termasuk dalam salah satu zona harga di atas dan digunakan untuk tempat tinggal
  3. Rumah itu dimiliki oleh seorang individu dan tidak ditransfer setelah 4 tahun pertama kepemilikan
  4. Rumah bebas pajak juga diizinkan untuk bangunan bertingkat yang dibangun oleh karyawan dan individu koperasi
  5. Rumah bebas pajak juga berlaku untuk asrama siswa dan rumah pekerja yang dibangun oleh institusi atau perusahaan.
  6. Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam juga dibebaskan dari PPN
Dengan dibebaskan dari PPN, diharapkan bahwa masyarakat tingkat bawah akan dapat membeli rumah perumahan yang layak di masa depan. Apa pendapat Anda tentang peraturan ini?

0 comments:

Post a Comment